Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat, yang dapat berupa korban jiwa, kerusakan harta benda, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja secara maksimal.

Berdasarkan tingginya tingkat kecelakaan kerja serta perlunya pengawasan yang terus-menerus, yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara dan pengurus perusahaan, ditetapkanlah SOP (Standard Operating Procedure) terkait penerapan dan pelaksanaan K3, khususnya di dalam perusahaan. Dengan semboyan K3 “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” tenaga kerja adalah fokus utama dalam memastikan kehidupan yang layak dan sejahtera melalui cara kerja yang aman, yang juga sejalan dengan keberlangsungan proses produksi, baik alat (barang) maupun jasa, dari suatu perusahaan yang berjalan secara efisien. K3 adalah investasi yang mutlak bagi perusahaan.

Hal tersebut diatur oleh regulasi pemerintah RI dalam bentuk norma yang menjadi standar minimal bagi tenaga kerja dan perusahaan, sebagai acuan keberlangsungan K3 di perusahaan, antara lain:

• Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2: Filosofi penghidupan yang layak
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 86 & 87: Kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
• Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
• Peraturan pelaksana lainnya seperti Permenaker, Instruksi Menteri, Kepmenaker, dan SK Dirjen terkait pelaksanaan teknis prasyarat minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan maupun calon tenaga kerja.