Program Sertifikasi Resmi BNSP untuk Staf HRD
Membangun Kompetensi Profesional di Bidang Administrasi dan Operasional SDM
𝓟𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓰𝓷𝔂𝓪 𝓢𝓮𝓻𝓯𝓲𝓯𝓲𝓴𝓪𝓼𝓲 𝓚𝓸𝓶𝓹𝓮𝓽𝓮𝓷𝓼𝓲 𝓤𝓷𝓽𝓾𝓴 𝓣𝓮𝓷𝓪𝓰𝓪 𝓚𝓮𝓻𝓳𝓪 𝓑𝓲𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓜𝓪𝓷𝓪𝓳𝓮𝓶𝓮𝓷 𝓢𝓾𝓶𝓫𝓮𝓻 𝓓𝓪𝔂𝓪 𝓜𝓪𝓷𝓾𝓼𝓲𝓪
Dukungan pemerintah dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja telah secara signifikan mempengaruhi sektor ketenagakerjaan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas secara keseluruhan. Salah satu implementasi konkret dari dukungan ini adalah melalui pengenalan regulasi yang mewajibkan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen sumber daya manusia, seperti yang diuraikan di bawah ini:
A. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Sumber Daya Manusia
Pada tanggal 18 Agustus 2022, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Keputusan Menaker (Kepmenaker) RI No. 115 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
Peraturan ini merupakan langkah progresif dalam standarisasi kompetensi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di semua unit usaha. Bertujuan agar setiap pengelola SDM memiliki kemampuan dasar yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 18 Agustus 2022, dan mengikat pengelola SDM yang bertanggung jawab atas enam bidang SDM, meliputi pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, peningkatan produktivitas, hubungan industrial, sistem remunerasi, dan pengelolaan talenta.
Tujuan utama dari peraturan ini adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang manajemen SDM, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis dengan mewajibkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang ini.
Semua perusahaan menginginkan karyawan yang dapat melaksanakan tugas dengan profesional, dan sertifikasi kompetensi kerja menjadi salah satu upaya untuk memastikannya. Salah satu sertifikasi yang paling diakui adalah sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), yang dikeluarkan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah.
Kewajiban sertifikasi ini berlaku bagi tenaga kerja yang menduduki jabatan setara dengan kualifikasi jenjang 4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ini adalah kerangka penjenjangan kualifikasi SDM yang mengintegrasikan sektor pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja.
Kepmenaker (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan) juga mengatur bahwa kewajiban sertifikasi ini berlaku bagi tenaga kerja di perusahaan berskala menengah dan besar, dengan jumlah SDM yang diwajibkan memiliki kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan korporasi masing-masing.
B. Tujuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah untuk menyetarakan kemampuan dasar pengelola SDM, sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM nasional. Selain itu, pemberlakuan wajib sertifikasi bertujuan untuk:
- Memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia.
- Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
C. Manfaat Sertifikasi BNSP meliputi sejumlah keuntungan, di antaranya:
- Meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan sendiri, baik bagi lulusan baru maupun karyawan tetap.
- Lebih mengenal kemampuan diri sendiri.
- Meningkatkan akses untuk pengembangan diri.
- Memudahkan perusahaan menyaring calon karyawan yang kompeten.
- Meningkatkan produktivitas kerja.
Unit Kompetensi Human Resources Staff (Staf SDM)
- 1. Menyusun Uraian Jabatan
- 2. Melakukan Administrasi Jaminan Sosial
- 3. Melakukan Administrasi Pengupahan
- 4. Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM
Metode Asesmen Human Resources Staff (Staf SDM)
Peserta menyampaikan paparan mengenai proses administrasi SDM yang dilaksanakan di unit kerjanya, khususnya terkait penyusunan uraian jabatan, pengelolaan jaminan sosial, pengupahan, dan penerapan kebijakan MSDM.
Asesor menilai kemampuan peserta dalam:
Menjelaskan alur kerja penyusunan job description
Memahami prosedur administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
Menguraikan proses penggajian dan komponen upah
Menjelaskan tahapan penerapan kebijakan MSDM secara administratif
Penekanan utama: pemahaman prosedural dan ketepatan penjelasan alur kerja operasional HR.
Peserta mempresentasikan portofolio kerja berupa dokumen administratif yang pernah disusun atau dikelola, seperti:
Draft uraian jabatan
Formulir kepesertaan BPJS
Rekap penggajian
Dokumen implementasi kebijakan HR
Penilaian difokuskan pada:
Kerapihan dan kelengkapan dokumen
Kesesuaian dengan format organisasi dan regulasi
Kemampuan menjelaskan isi dokumen
Konsistensi data dan administrasi
Diskusi dilakukan untuk menggali pemahaman peserta terhadap permasalahan teknis yang sering ditemui dalam pekerjaan HR operasional, seperti:
Kesalahan data karyawan
Perubahan struktur gaji
Kendala klaim jaminan sosial
Ketidaksesuaian uraian jabatan dengan realitas kerja
Asesor menilai:
Pemahaman prosedur kerja
Ketepatan solusi administratif
Kepatuhan terhadap SOP
Sikap profesional dalam pelayanan internal
Penekanan utama: kemampuan problem solving administratif dan kepatuhan prosedural.
Peserta diberikan kasus terkait operasional HR, misalnya:
Penyusunan ulang job description karena perubahan struktur organisasi
Proses pendaftaran jaminan sosial karyawan baru
Simulasi perhitungan pengupahan
Implementasi kebijakan kehadiran dan cuti
Asesor menilai:
Ketepatan langkah kerja
Pemahaman regulasi dasar Ketenagakerjaan
Akurasi administrasi
Kesesuaian solusi dengan SOP
Penekanan utama: kemampuan penerapan prosedur secara praktis dan realistis.
Peserta melakukan praktik langsung sesuai unit kompetensi, antara lain:
Menyusun uraian jabatan berdasarkan data jabatan
Mengisi formulir pendaftaran BPJS
Menghitung simulasi pengupahan
Menyusun dokumen penerapan kebijakan SDM
Asesor mengamati:
Ketelitian kerja
Sistematika administrasi
Ketepatan format dokumen
Kepatuhan pada prosedur
Penekanan utama: keterampilan teknis dan akurasi kerja administratif.
Peserta diberikan tugas mandiri untuk menghasilkan dokumen administratif SDM, seperti:
Job description lengkap
Form administrasi jaminan sosial
Rekap gaji bulanan
SOP penerapan kebijakan MSDM
Penilaian mencakup:
Kelengkapan dan kerapihan dokumen
Konsistensi data
Kesesuaian dengan SKKNI
Kejelasan prosedur kerja
Penekanan utama: validitas dokumen sebagai bukti kompetensi operasional.
Peserta menggunakan perangkat digital dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen HR, seperti penggunaan:
Microsoft Excel untuk penggajian
Word untuk job description
Sistem HRIS untuk data karyawan
Asesor menilai:
Kemampuan penggunaan aplikasi dasar HR
Efisiensi pengolahan data
Keamanan dan kerapihan file
Akurasi input data
Penekanan utama: kompetensi digital operasional dan efektivitas kerja administratif.
Durasi Kegiatan
- Pra-Asesmen: 1 hari Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi: 1 hari
Persyaratan Umum Peserta Sertifikasi BNSP
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4x6, masing-masing 3 lembar, latar belakang merah.
- Copy ijazah pendidikan setara SLTA dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang pengelolaan SDM atau memiliki Sertifikat Pemagangan atau melampirkan surat keterangan bekerja yang relevan dengan Staf (administrasi) SDM
Rp 1.500.000
Course Duration:2d
KKNI:Level 3
Benefits Obtained :
- Webinar Link
- Training Evaluation Test
- Completion Certification
